KNPB dan ULMWP kembali tipu masyarakat Papua 

Telah beredar kabar bohong terkait KTT MSG di Port Villa Vanuat pada tanggal 20 Desember 2016. Dikabarkan pada acara KTT MSG tersebut akan diputuskan ULMWP diterima menjadi anggota tetap atau full member di MSG.

KTT MSG tanggal 20 Desember mendatang itu sebenarnya tidak ada, ini merupakan isu yang coba dimainkan oleh KNPB dan ULMWP untuk menggalang dukungan dari masyarakat Papua secara keseluruhan. KTT MSG akan dilaksanakan apabila telah mendapat persetujuan dari seluruh negara anggota. Karena sampai saat ini PNG dan Fiji tidak menyanggupi hadir apabila KTT dilaksanakan pada bulan Desember ini.

Dalam menanggapi isu yang beredar mengenai KTT MSG tanggal 20 Desember 2016 mendatang, Kementerian Luar Negeri telah menegaskan ulang mengenai kesimpang siuran berita tersebut.

Dubes Desra Percaya (paling kanan) saat menghadiri KTT MSG, di Kepulauan Solomon

 “Sampai saat ini tidak ada rencana KTT MSG akan digelar karena Fiji dan PNG tidak akan hadir pada bulan desember ini. Agenda yang akan dilaksanakan bulan Desember ini adalah pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri.” Ungkap Dubes Desra, Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

“Tidak ada tempat bagi ULMWP dalam masa depan MSG, ULMWP menjadi anggota tetap MSG tidak akan terjadi, karena pada pertemuan sebelumnya tidak berhasil disepakati adanya aturan pengecualian yang memungkinkan ULMWP menjadi anggota penuh.” Tambahnya menjelaskan

ULMWP tidak akan pernah bisa menjadi anggota tetap MSG karena syarat utama yang harus dipenuhi adalah meyakinkan semua Negara yang berada dalam MSG untuk menyetujui hal tersebut. Namun, dalam posisi ini PNG dan Fiji masih mempertahankan keputusan mereka untuk tetap menolak keterlibatan ULMWP sebagai anggota penuh di MSG dengan alasan ULMWP bukanlah sebuah Negara. Berbeda dengan FLNKS (Front Liberation National Kanak and Socialist) , karena FLNKS merupakan pendiri MSG dan diberikan pengecualian sebagai full member. Sedangkan ULMWP adalah organisasi pergerakan yang berada di dalam teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga ULMWP akan terus menemui Jalan Buntu dalam memperjuangkan keanggotaan penuh pada forum MSG.

Selain itu, hal tersebut juga akan bertentangan dengan 3 Agreement Establishing The Melanesian Spearhead Group, yang berbunyi:

 “Respecting the principles of international law governing relations between nations, such as principles of sovereignty, equality of independence of all states and non – interference in the domestic affairs of states"

yang artinya,

“menghormati prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur hubungan antar negara, utamanya penghormatan terhadap kedaulatan, kesetaraan kemerdekaan semua negara dan non-intervensi terhadap urusan dalam negeri negara lain”

Dalam 3 butir perjanjian pada awal pembentukan MSG itu ditegaskan bahwa dalam kerja sama multi negara ini, setiap negara anggota mempunyai kewajiban untuk saling menghormati kedaulatan masing-masing negara dan tidak mencampuri urusan dalam negeri negara anggota lainnya. Hal tersebut makin menegaskan bahwa sama sekali tidak ada peluang untuk ULMWP diterima di MSG.