Tidak ada tempat bagi ULMWP sebagai anggota penuh MSG

Dirjen Asia Pasifik dan Afrika, Kemlu RI, Duta Besar Desra (sebelah kiri memegang mic)

Indonesia mendorong Melanesian Spearhead Group (MSG) untuk menyusun norm-setting dan guidelines yang jelas bagi aplikasi keanggotaan baru yang menghormati prinsip kedaulatan, tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain, dan berdasarkan hukum internasional. “Dengan demikian maka upaya united liberation movement for west papua (ulmwp) untuk menjadi anggota penuh MSG akan tertutup selamanya”, demikian ditegaskan Dirjen Asia Pasifik dan Afrika, Kemlu RI, Duta Besar Desra Percaya, Ketua Delegasi RI pada Foreign Ministers Meeting (FMM) MSG, di Port Vila, Vanuatu, 21 Desember 2016.

Pertemuan Tingkat Menteri MSG yang didahului dengan pertemuan SOM bertujuan untuk membahas agenda program kerja, anggaran, dan berbagai aspek internal organisasi yang perlu direformasi, termasuk tata cara aplikasi dan penerimaan keanggotaan baru MSG.

baca juga : KTT MSG 20 Desember 2016 memang tidak pernah ada 

Kehadiran Indonesia dalam pertemuan tersebut mewakili 11 juta penduduk Indonesia berlatar belakang budaya Melanesia, yang tersebar di lima propinsi Indonesia, yaitu Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Indonesia juga mendorong kerja sama regional MSG di bidang perubahan iklim, konektivitas, perdagangan, investasi, dan penegakkan hukum. Indonesia juga menyampaikan penawaran untuk menjadi tuan rumah Police Ministers’ Meeting yang ke-2 di Indonesia tahun 2017 yang akan datang. 

M.I. Derry Aman, Wakil Kepala Perwakilan RI di KBRI Canberra

“Kelompok separatis Papua ini, mewakili sebagian yang sangat kecil dari warga Papua di luar negeri, telah berkali-kali mengajukan keanggotaan penuh di MSG sejak tahun 2013, namun berhasil digagalkan atas upaya diplomasi RI”, demikian disampaikan M.I. Derry Aman, Wakil Kepala Perwakilan RI di KBRI Canberra selaku Ketua SOM RI.

baca juga : ULMWP kembali tipu masyarakat Papua

MSG merupakan organisasi sub-kawasan di Pasifik Selatan yang beranggotakan negara-negara yang berlatar belakang budaya Melanesia yang terdiri dari Fiji, PNG, Solomon Islands dan Vanuatu. Sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pembentukan MSG tahun 2007, Organisasi ini bertujuan untuk mempromosikan dan memperkuat hubungan perdagangan antar anggota, pertukaran budaya Melanesia, tradisi dan nilai, persamaan kedaulatan, serta kerja sama teknik guna mencapai pertumbuhan ekonomi, pembangunan berkelanjutan, good governance, dan keamanan.

Indonesia diterima menjadi Associate Member pada tahun 2015, setelah sebelumnya menjadi Observer sejak tahun 2011. Selain untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI di forum MSG ini, Indonesia juga memiliki agenda untuk memperluas kerjasama pembangunan, ekonomi dan sosial budaya dengan kawasan Pasifik pada umumnya serta dengan negara-negara Pasifik yang berlatar belakang budaya Melanesia. 

(Sumber: Dit. KSI Aspasaf)

Artikel asli : Kementerian Luar Negeri Indonesia

KTT MSG 20 DESEMBER 2016 GAGAL DISELENGGARAKAN

Ketua Sub-Komite Hukum & Kelembagaan Masalah (SCLII) MSG, Mr William Soaki

KTT Melanesia Spearhead Group (MSG) yang rencananya akan digelar pada tanggal 20 Desember 2016 mendatang di Port Villa Vanuatu akan dibatalkan. Hal ini terkait dengan akan diselenggarakan nya sidang kehormatan PBB yang akan digelar pada pertengahan bulan Desember 2016 ini di Markas Besar PBB New York Amerika Serikat.

baca : KTT MSG 20 Desember 2016 Hoax

Seperti yang diutarakan oleh Ketua Melanesian Spearhead Group (MSG) Sub-Komite Hukum & Kelembagaan Masalah (SCLII), Mr William Soaki pada website resmi MSG mengatakan “KTT MSG yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2016 di Vanuatu sepertinya akan batal karena saat itu bersamaan dengan digelarnya Sidang Kehormatan PBB”

Sementara itu, pihak-pihak organisasi ilegal seperti ULMWP dan KNPB yang ada di Indonesia tetap melancarkan tipu daya dan provokasinya terhadap masyarakat Papua agar mereka dapat memberikan dukungan berupa materi kepada organisasi tersebut.

baca : KNPB dan ULMWP kembali tipu masyarakat Papua

Strategi provokasi terhadap masyarakat Prov. Papua dan Papua Barat itu merupakan taktik dari Benny Wenda yang sudah menjadi tangan kanan Belanda dan beberapa negara yang ada di Pasifik seperti Vanuatu. Tidak nanggung-nanggung di belakang layarpun Benny Wenda mendapat dukungan dari beberapa pejabat di Australia agar Papua lepas dari Indonesia.

Victor Yeimo dan Benny Wenda

Benny Wenda dan Victor Yeimo mendapat dukungan dari negara tersebut karena mereka berani menawarkan pada pejabat negara yang mendukungnya akan memberikan 50 % kekayaan alam yang ada di Prov. Papua dan Papua Barat kepada mereka. Terlebih lagi pada Vanuatu yang memang jika dilihat dari segi geografis Vanuatu hanya negara kecil dalam pulau yang kecil di daerah Pasifik, oleh karena itu Benny dan Victor menawarkan imigrasi besar-besaran dari rakyat Vanuatu untuk tinggal di papua nantinya. Hal tersebut mereka lakukan demi mendapatkan suara dan dukungan apabila nantinya Papua lepas dari Indonesia maka Benny dan Victorlah yang akan menjadi pemimpin di Papua ini

Markus Yenu pergi ke Vanuatu, ikut KTT MSG atau jalan-jalan???

Tidak ada KTT MSG yang akan diselenggarakan sampai akhir tahun 2016 ini, tetapi Markus Yenu bersama Jack Wanggai tetap berencana berangkat ke Port Villa Vanuatu untuk mengikuti pertemuan tersebut. Lantas ke manakah sebenarnya tujuan mereka dan apa kegiatan mereka ke luar negeri ?

Manokwari – telah dilaksanakan wawancara eksklusif terkait rencana keberangkatan delegasi dari NRFPB wilayah Manokwari untuk mengikuti KTT MSG di Port Villa Vanuatu. Wawancara dilaksanakan di jalan Trikora Wosi kepada Sekjend PRD wilayah Manokwari Sdr Rafael Natkime pada hari senin (12/12) pukul 09.00 WIT pagi kemarin.

Dalam wawancara singkat itu, Rafael Natkime menjelaskan rencana keberangkatan Markus Yenu (Gubernur NRFPB wilayah Domberay) dan Jack Wanggai (Juru bicara NRFPB) sebagai delegasi atau perwakilan NRFPB dari wilayah Manokwari. Mereka berdua akan berangkat sekitar tanggal 14 atau 15 Desember 2016 menuju Jayapura. Kemudian akan bergabung dengan delegasi dari wilayah lain yang juga sudah berkumpul di Jayapura. Selanjutnya mereka semua akan berangkat ke Vanuatu dipimpin oleh Edison Waromi sebagai Perdana menteri NRFPB untuk mengikuti KTT MSG tanggal 20 Desember 2016 nanti.

“Markus Yenu dan Jack Wanggai yang akan pergi ke Vanuatu. Tanggal 14 atau 15 mereka berangkat ke jayapura, kemudian berangkat ke Vanuatu dengan Edison Waromi. Dana sudah disiapkan oleh NRFPB Manokwari, sudah terkumpul dari iuran anggota dan sumbangan masyarakat” Rafael Natkime menjelaskan.

Yang menjadi pertanyaan besar adalah, ke manakah tujuan mereka sebenarnya? Seperti yang telah diketahui bersama, beberapa waktu lalu Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia telah mengumumkan bahwa KTT MSG tidak akan dilaksanakan kembali hingga akhir tahun 2016 ini. Negara Fiji dan PNG sudah mengumumkan ketidaksiapan mereka menghadiri KTT hingga akhir tahun ini dikarenakan ada kegiatan dalam negeri yang tidak bisa mereka tinggalkan. KTT MSG tidak akan dilaksanakan jika tidak dihadiri oleh seluruh negara anggota sesuai dengan kesepakatan perjanjian awal pembentukan organisasi tersebut.

Dubes Desra (sebelah kanan) Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

“Sampai saat ini tidak ada rencana KTT MSG akan digelar karena Fiji dan PNG tidak akan hadir pada bulan desember ini. Agenda yang akan dilaksanakan bulan Desember ini adalah  pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri.” Ungkap Dubes Desra, Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

 Baca juga : KTT MSG 20 Desember 2016 Hoax !!!

Sungguh besar harapan para anggota NRFPB akan KTT MSG yang akan dilaksanakan tanggal 20 Desember 2016 besok. Karena menurut Rafael Natkime, KTT MSG besok merupakan penentuan sikap anggota NRFPB terhadap ULMWP. ULMWP bisa menjadi anggota tetap MSG atau tidak itu akan mempengaruhi kepercayaan anggota NRFPB akan tetap mengikuti ULMWP atau tidak.

“Jika ULMWP gagal menjadi anggota penuh MSG, maka kepercayaan masyarakat kepada diplomasi ULMWP akan hilang, Masyarakat akan mempertanyakan kesungguhan ULMWP dalam diplomasi di tingkat internasional, karena biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat sudah sangat banyak.” Ungkap Rafael Natkime menjelaskan.

Dari apa yang telah disampaikan oleh Rafael Natkime di atas, sudah jelas akhir dari sandiwara yang dilakukan oleh ULMWP saat ini. Masyarakat akan tahu kebusukan ULMWP dan antek-anteknya yang berada di dalam tubuh NRFPB dan KNPB. Mereka hanya mengarang-ngarang cerita dan kegiatan diplomasi mereka di luar negeri hanya untuk mendapatkan dana dari masyarakat papua di dalam negeri yang kemudian digunakan untuk biaya kehidupan mereka di luar negeri.

Semoga Tuhan segera memberikan ganjaran kepada para penipu (ULMWP) di luar negeri itu dan membukakan mata dan hati masyarakat papua untuk melihat kenyataan yang terjadi sebenarnya dan tidak tertipu oleh janji-janji manis musuh dalam selimut NRFPB dan KNPB.

Victor Yeimo memanfaatkan Mahasiswa untuk Kepentingannya Sendiri

Ketua Umum Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Victor F. Yeimo  menyerukan kepada para Mahasiswa Papua di seluruh Indonesia yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) untuk melakukan aksi demonstrasi besar pada tanggal 19 Desember 2016. Aksi tersebut rencananya guna untuk menggugat Trikora dan Pepera yang dianggap merupakan nafsu kekuasaan Sukarno atas kepentingan Imperialis di Papua Barat.

Dijelaskan, aksi ini juga untuk mendukung United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), agar memiliki  status keanggotaan penuh di dalam Melanesian Spearhead Group (MSG) yang akan diputuskan dalam pertemuan para Pemimpin negara-negara Melanesia pada tanggal 20 Desember 2016. Padahal itu sama sekali tidak benar, karena tidak ada KTT MSG apapun pada bulan Desember ini disebabkan Fiji dan PNG tidak dapat menghadiri.

Dari segi pandang kita sebagai Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpayungi dalam Pancasila sebagai Ideologinya, kita merupakan negara dengan banyak beda kulit, suku, ras dan budaya, namun dari banyaknya perbedaan tersebut tujuan kita sendiri adalah sama yakni demi kemajuan bangsa dan negara Indonesia.

Menyikapi seruan aksi dari Ketua KNPB tersebut, jika kita sebagai Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpayungi dalam Pancasila. Tentu saja, hal itu sangat bertolak belakang dengan hal tersebut. Persepsi tersebut mengarah kepada KNPB itu sendiri. Bagaimana tidak, disaat Papua mulai berkembang dan maju dan disaat Sumber Daya Manusianya mulai mengakses ilmu hingga di seluruh negeri, mereka harus tergelincirkan oleh sekumpulan propaganda-propaganda separatis yang dilakukan oleh KNPB.

Pergerakan KNPB di Papua sendiri saat ini sudah mulai berkurang, banyak pengikutnya yang mulai tersadarkan bahwa tidak ada guna memikirkan sebuah tujuan bersama KNPB, rakyat Papua mulai beradaptasi dengan kemajuan zaman bersama-sama menyatukan pikiran untuk memajukan bangsa dan negara untuk Indonesia.

Oleh karena hal itu juga, seiring dengan terus melemahnya KNPB di Papua, KNPB seakan tidak mau diam, mereka terus mendoktrin generasi-generasi muda Papua khususnya para Mahasiswa Papua untuk berbuat demo makar dan separatis. Tidak sendiri, mereka juga dibantu oleh ULMWP, PNWP, NRFPB dalam melancarkan setiap propagandanya untuk membodohi dan memprovokasi orang Papua.

Berkedok atas kebebasan berpendapat, aksi-aksi mahasiswa Papua yang tergabung dalam AMP dan tentunya sudah terdoktrin oleh KNPB, secara masif dilakukan dalam rangka mempropagandakan eksistensi perjuangan kemerdekaan Papua melalui aksi demo referndum karena dalam setiap aksi-aksi dan kegiatannya mendapatkan advokasi dari LBH

KNPB dan ULMWP kembali tipu masyarakat Papua 

Telah beredar kabar bohong terkait KTT MSG di Port Villa Vanuat pada tanggal 20 Desember 2016. Dikabarkan pada acara KTT MSG tersebut akan diputuskan ULMWP diterima menjadi anggota tetap atau full member di MSG.

KTT MSG tanggal 20 Desember mendatang itu sebenarnya tidak ada, ini merupakan isu yang coba dimainkan oleh KNPB dan ULMWP untuk menggalang dukungan dari masyarakat Papua secara keseluruhan. KTT MSG akan dilaksanakan apabila telah mendapat persetujuan dari seluruh negara anggota. Karena sampai saat ini PNG dan Fiji tidak menyanggupi hadir apabila KTT dilaksanakan pada bulan Desember ini.

Dalam menanggapi isu yang beredar mengenai KTT MSG tanggal 20 Desember 2016 mendatang, Kementerian Luar Negeri telah menegaskan ulang mengenai kesimpang siuran berita tersebut.

Dubes Desra Percaya (paling kanan) saat menghadiri KTT MSG, di Kepulauan Solomon

 “Sampai saat ini tidak ada rencana KTT MSG akan digelar karena Fiji dan PNG tidak akan hadir pada bulan desember ini. Agenda yang akan dilaksanakan bulan Desember ini adalah pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri.” Ungkap Dubes Desra, Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

“Tidak ada tempat bagi ULMWP dalam masa depan MSG, ULMWP menjadi anggota tetap MSG tidak akan terjadi, karena pada pertemuan sebelumnya tidak berhasil disepakati adanya aturan pengecualian yang memungkinkan ULMWP menjadi anggota penuh.” Tambahnya menjelaskan

ULMWP tidak akan pernah bisa menjadi anggota tetap MSG karena syarat utama yang harus dipenuhi adalah meyakinkan semua Negara yang berada dalam MSG untuk menyetujui hal tersebut. Namun, dalam posisi ini PNG dan Fiji masih mempertahankan keputusan mereka untuk tetap menolak keterlibatan ULMWP sebagai anggota penuh di MSG dengan alasan ULMWP bukanlah sebuah Negara. Berbeda dengan FLNKS (Front Liberation National Kanak and Socialist) , karena FLNKS merupakan pendiri MSG dan diberikan pengecualian sebagai full member. Sedangkan ULMWP adalah organisasi pergerakan yang berada di dalam teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga ULMWP akan terus menemui Jalan Buntu dalam memperjuangkan keanggotaan penuh pada forum MSG.

Selain itu, hal tersebut juga akan bertentangan dengan 3 Agreement Establishing The Melanesian Spearhead Group, yang berbunyi:

 “Respecting the principles of international law governing relations between nations, such as principles of sovereignty, equality of independence of all states and non – interference in the domestic affairs of states"

yang artinya,

“menghormati prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur hubungan antar negara, utamanya penghormatan terhadap kedaulatan, kesetaraan kemerdekaan semua negara dan non-intervensi terhadap urusan dalam negeri negara lain”

Dalam 3 butir perjanjian pada awal pembentukan MSG itu ditegaskan bahwa dalam kerja sama multi negara ini, setiap negara anggota mempunyai kewajiban untuk saling menghormati kedaulatan masing-masing negara dan tidak mencampuri urusan dalam negeri negara anggota lainnya. Hal tersebut makin menegaskan bahwa sama sekali tidak ada peluang untuk ULMWP diterima di MSG.

Albertho Wanimbo, PNS Pemabuk yang bermimpi jadi Bupati

Albertho G. Wanimbo

Albertho G. Wanimbo, seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Tata Pemerintahan Sekda Provinsi Papua mencalonkan dirinya menjadi Bupati di Kabupaten Memberamo Tengah periode 2018 – 2023.

Hal ini diketahui setelah Albert memasang beberapa spanduk acara Musyawarah Cabang Partai Hanura di Wamena, Selasa (6/12)

Entah apa yang ada dalam pikirannya, PNS yang kedapatan menjadi pendukung dana aksi anarkis KNPB ini mencalonkan diri menjadi seorang Bupati.

Tidak hanya itu, sebagai PNS yang seharusnya mencerminkan disiplin kerja dan menjadi contoh dalam kesehariannya, Albert yang sering absen dari pekerjaannya juga selalu mabuk mabukan hingga pernah sampai tertidur di bawah meja salah satu rumah makan.

Albertho Wanimbo absen kerja dan tertidur karena mabuk berat pada pagi hari

Kendaraan dinas yang seharusnya dipakai untuk kepentingan dinas pun beberapa kali Ia gunakan untuk menjemput massa aksi anarkis KNPB di Papua.

Apakah ini calon Bupati yang anda harapkan akan membawa Papua lebih baik ke depannya?

Bupati seperti ini hanya akan memakan uang rakyat untuk kepentingannya sendiri dan mendanai aksi aksi KNPB berikutnya. Dapat dipastikan Papua tidak akan pernah aman damai dan sejahtera karena anda salah memilih pemimpin daerah.

Mari gunakan hak pilih sebaik-baiknya dalam pilkada.

Busuk!!! KNPB pengaruhi Siswa SMK untuk Lawan Pemerintah.

Manokwari-telah terbongkar upaya busuk KNPB untuk mempengaruhi dan merekrut siswa SMK 2 Manokwari untuk bergabung dan mendukung kegiatan KNPB. Hasil dari wawancara dengan sumber salah satu guru dan siswa SMK 2 Manokwari yang tidak ingin disebutkan namanya menjelaskan bahwa KNPB sering datang ke sekolah dan berbicara kepada siswa saat waktu-waktu istirahat ataupun sepulang sekolah.

“KNPB Manokwari memang benar telah merekrut anak-anak siswa SMK untuk ikut aktif dalam perjuangan Papua Merdeka. Sudah ada beberapa siswa SMK 2 Manokwari yang menjadi anggota KNPB aktif. Ada 3 anak yang paling aktif yaitu Muhammad Fatah Marinan, Edmon Mambrasar dan Samuel Rumbiak. Sementara beberapa lagi hanya simpatisan. Sempat kami kebetulan lihat, kami guru-guru berusaha melarang dan mengusirnya, tetapi mereka malah balik mengancam kita.” Cerita salah satu Guru SMK 2 Manokwari saat ditanya oleh tim reporter.

Anggota KNPB Manokwari yang sering datang ke SMK 2 Manokwari hanya itu-itu saja. Mungkin mereka telah membuat tim-tim tersendiri yang ditugaskan untuk merekrut anak-anak SMA di beberapa sekolah di Manokwari. Yang sering terlihat di sekitaran SMK 2 Manokwari adalah salah seorang simpatisan KNPB yang bernama Rafael Natkime (Sekjend PRD Manokwari). Beberapa waktu juga terlihat Melkias Beinal (Sekretaris KNPB Manokwari) bersamanya di sekitaran SMK 2 Manokwari.

“Rafael Natkime merupakan orang yang mempunyai kemampuan retorika yang sangat baik, sehingga apa yang disampaikannya mudah untuk mempengaruhi seseorang. Di Sekretariat KNPB Rafael Natkime sangat dipercaya bila sedang berbicara tentang pergerakan perjuangan Papua Merdeka.” Tutur salah seorang sumber simpatisan KNPB yang ditemui pada waktu yang berbeda.

Beberapa siswa SMK 2 Manokwari yang bergabung dengan KNPB Manokwari juga selalu mendapatkan doktrinasi dari Rafael Natkime. Mereka sering berdiskusi di Sekretariat KNPB sehingga beberapa siswa SMK tersebut sudah mempunyai ideologi Papua Merdeka. Anak-anak tersebut direkrut oleh KNPB bertujuan untuk menarik minat OAP yang sudah dewasa untuk bergabung melaksanakan kegiatan KNPB. Usia anak Sekolah Menengah merupakan usia yang masih mudah untuk dipengaruhi menurut mereka.

“Mereka sering datang dan ajak ngobrol kami tentang Papua Merdeka, tapi kami hanya diam saja karena takut. Bapak Ibu guru sering kasih tau kami untuk hati-hati dan tra usah dengar kata mereka, belajar yang benar dan jadi orang.” Ungkap salah seorang siswa SMK 2 Manokwari. Tidak seluruhnya siswa mudah terpengaruh, kebanyakan dari mereka sudah mengerti bahwa KNPB adalah organisasi yang selalu melawan pemerintah, mereka hanya takut jika terjadi apa-apa diakibatkan oleh anggota KNPB tersebut.

Tidak hanya Guru dan siswa SMK 2 Manokwari saja yang geram atas perilaku KNPB yang terus menerus mengahasut anak sekolah tersebut, tetapi seluruh masyarakat sangat terganggu atas aktivitas tersebut. Anak-anak adalah harapan dan tumpuan keluarga dan negara ini. Pada usia mereka saat ini adalah waktunya belajar dan menimba ilmu sebanyak-banyaknya untuk masa depan mereka yang cerah. Bukan malah disusupi oleh doktrin-doktrin yang salah dan menyimpang, yaitu melawan kepada Pemerintah. Tidak ada masa depan yang cerah sama sekali jika mengikuti KNPB. Perilaku KNPB ini juga termasuk ke dalam salah satu pelanggaran HAM, karena telah merenggut kebebasan anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berpendapat, tetapi justru dipaksa untuk mengikuti kehendak dan kemauan mereka.