Selasa, 27 Desember 2016


KNPB dan PRD Wamena kecewa, Mereka tentang dan lawan ULMWP



Ketua KNPB Wamena, Simeon Daby

KNPB dan PRD Wamena menyatakan sikap dengan tegas untuk menentang dan melawan ULMWP. Hal ini dibuktikan pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2016 kemarin. Sekitar pukul 15.00 s.d 18.00 WIT, telah berlangsung pertemuan antara pihak KNPB dan PRD dengan perwakilan 3 Fraksi yang bergabung di bawah ULMWP (PNWP, NRFPB dan WPNCL) di Sekretariat KNPB Jln. Irian Atas belakang Tongkonan.

Dalam pertemuan tersebut hadir Ketua KNPB Wamena, Simeon Daby dan Ketua PRD Wamena, Yosep Siep. Di lain kubu, yaitu kubu ULMWP dihadiri oleh Piter Wanimbo (NRFPb\B), Petrus Wetipo (PNWP) dan Nico Meage (WPNCL). Selain tokoh-tokoh dari kedua kubu, pertemuan ini dihadiri juga oleh sekitar ± 30 orang simpatisan.

Pertemuan ini membahas permasalahan terkait kejadian pembubaran demo pada tanggal 19 Desember 2016 lalu di Lapangan Sinapuk oleh aparat keamanan Kab. Jayawijaya. Dalam hal ini, Kubu KNPB dan PRD membahas permasalahan tentang tidak adanya dukungan ataupun bantuan dari KNPB Pusat terkait dengan penangkapan para tokoh dan simpatisan KNPB Wamena oleh aparat keamanan pada tanggal 18 malam dan 19 Desember 2016 lalu.


Pembubaran demo pada tanggal 19 Desember 2016 lalu di Wamena

“Sa kecewa dengan KNPB Pusat, tong di sini berjuang susah payah, merencanakan dan menyiapkan aksi Demo tanggal 19 Desember, tapi begitu tong ditangkap oleh aparat, KNPB Pusat tra ada yang tolong, hilang, lari dan lepas tangan semua. Tra ada tanggung jawab” pungkas Simeon.

Dalam pertemuan tersebut pihak KNPB dan PRD Wamena sengaja memanggil perwakilan 3 Fraksi pendukung ULMWP untuk menanyakan kepada 3 Fraksi tersebut terkait tidak adanya dukungan ataupun bantuan terhadap tokoh dan simpatisan KNPB serta PRD Wamena yang ditangkap oleh aparat keamanan. Telah diungkap bahwa para tokoh dan simpatisan KNPB dan PRD yang ditangkap oleh aparat kemanan dapat bebas karena atas pengorbanan dan perjuangannya sendiri, tanpa ada bantuan dari pihak 3 Fraksi pendukung ULMWP.
Ketua PRD Wamena, Yosep Siep

“Tong bebas bukan karena ko tolong kami, Tong bebas karena tong sendiri, ULMWP ko lepas tangan karena ko bohong, tra ada KTT MSG tanggal 20 Desember, ko tipu-tipu tong semua” tegas Yosep.

Situasi semakin panas antara kedua kubu, pertemuan tersebut berakhir dengan terjadinya keributan antara 2 kubu, yaitu kubu KNPB dan PRD Wamena yang ribut dengan kubu 3 Fraksi pendukung ULMWP, dimana dalam keributan tersebut sempat terjadi adu pukul antar tokoh dan simpatisan, sehingga pertemuan tersebut tidak menemukan titik terang karena para tokoh dan simpatisan saling membubarkan diri.

Senin, 26 Desember 2016


KNPB menipu dan memeras masyarakat Papua

Erlangga Pratama
Aksi demo tanggal 19 Desember 2016 oleh Komite Nasional Papua Barat (KNPB) hanya diikuti sekitar ratusan pendemo saja, tidak menacapai seribuan Pendemo. Hal ini mengingat masyarakat Papua telah sadar bahwa kegiatan KNPB ini tidaklah penting bagi mereka. Hal itu seperti yang  dikatakan oleh sejumlah pengamat politik yang ada di Papua yang tentunya memperhatikan setiap gejolak politik yang ada di Papua. Seperti halnya yang dijelaskan oleh salah satu pengamat politik muda Papua yakni, Erlangga Pratama kepada beberapa wartawan Jumat (23/12). Sebelumnya Erlangga menjelaskan bahwa sejak dirinya mengamati perpolitikan yang ada di Papua dalam hal ini KNPB, Erlangga melihat bahwa KNPB ini merupakan suatu Organisasi Ilegal dimana mereka menggalang masa untuk mendukung kegiatan politik separatis.
Ya KNPB ini, dia pintar, dia menggalang masa dengan cara melakukan kegiatan ibadah dan di dalam ibadah nya itu, mereka susupi kegiatan ibadah dengan orasi maupun doktrinisasi separatis kepada orang Papua yang dinilai masih rendah akan kualitas pendidikannya.



Pada dasarnya, pergerakan KNPB untuk merekrut dan membodohi masyarakat Papua masih berjalan. Mereka mendapatkan manfaat dari setiap momentum yang ada dan saat KNPB mendapat momen yang pas, mereka secara terbuka memberitakan tentang keadaan Papua yang sedang urgensi untuk menuntut kemerdekaan Papua.


Saat ini KNPB dan sejumlah kelompok provokatif dan separatis di Papua telah berubah strategi, mereka saat ini menjadi gerakan politik untuk gerakan sosial, ekonomi dan budaya, dimana di setiap saat mereka harus berbicara tentang kemerdekaan Papua.


Sementara itu ditanya mengenai dari mana dana demo KNPB tanggal 19 Desember kemarin. Erlangga menjelaskan, KNPB merupakan organisasi, dan tentunya organisasi ini membutuhkan dana dalam setiap aksinya untuk menggalang masa. Dijelaskan, KNPB mendapatkan sejumlah dana dari sumbangan dan dari penjualan kaos kaos, stiker KNPB serta noken Bintang Kejora.
Ketua KNPB Pusat, Victor Yeimo
KNPB sebagai organisasi tentunya bertanggung jawab memberi makan kepada massa aksi yang berada di Pos 7 dan Perumnas 3 Waena, mereka katanya akan demo besar-besaran, saya bilang, hal itu tidak akan terjadi. Dana mereka kecil, sudah tidak banyak lagi sumbangan yang  mereka dapat dari orang Papua, kebanyakan orang Papua sudah sadar KNPB itu hanya sumber konflik dan perusak kedamaian yang ada di Papua.



Aparat kemanan harus berani mengambil langkah-langkah untuk mendekatkan diri pada KNPB yang berusaha memisahkan diri dari NKRI dan jangan ragu-ragu untuk mengambil tindakan tegas sesuai Undang Undang yang berlaku, tidak ada tempat di tanah Papua bagi orang-orang yang akan merongrong kedaulatan bangsa Indonesia.


Masyarakat menilai apa yang dilakukan oleh KNPB selama ini adalah merupakan skenario bangsa asing yang hanya ingin mengambil keuntungan sendiri dan memanfaatkan generasi muda di Papua untuk melakukan aksi demo yang secara jelas dapat mengganggu stabilitas keamanan di Papua.


Kita berharap agar generasi muda di Papua untuk bangkit mendukung pelaksanaan pembangunan di Papua dan belajar tentang sejarah Papua di Indonesia karena kebenaran tentang sejarah Papua tidak dapat dibelokkan oleh siapa saja yang berusaha melepaskan Papua dari NKRI.


Saya harap pemuda Papua agar belajar tentang sejarah agar dapat membangkitkan rasa cinta tanah air dan cinta kepada bangsa Indonesia.


Kamis, 22 Desember 2016


Terbukti, KNPB pelaku Curanmor dan penadah motor bodong di Jayapura

Kasat Lantas Polres Jayapura Kota, AKP Indra Budi Wibowo
Sebanyak 33 motor yang terjaring dalam razia saat pelaksanaan pengamanan demo kelompok KNPB ( Komite Nasional Papua Barat ) di Asrama Rusunawa, Senin (19/12) kemarin, tiga di antaranya merupakan hasil curanmor.

Hal ini disampaikan Kasat Lantas Polres Jayapura Kota, AKP Indra Budi Wibowo saat konfirmasi, Selasa (20/12) sore. Kata Indra, saat dilakukan penyisiran oleh petugas di asrama Rusunawa berhasil menemukan kendaraan roda dua berjumlah 33 kendaraan, saat ditanyakan kelengkapan surat-surat kendaraan tersebut tidak ada yang dapat menujukkan.

“Para pemilik motor saat dimintai surat kendaraan hanya beberapa saja yang lengkap. Lain dari itu tidak ada sehingga langsung kami angkut,” ucap Indra. Menurut Indra, saat ini seluruh kendaraan yang terjaring sudah diamankan di Mapolres Jayapura Kota, untuk dilakukan identifikasi secara detail.

“Kami lakukan pengecekan nomor mesin dan nomor rangka. Lalu kami cek ke Samsat, untuk mengetahui siapa pemiliknya. Hasilnya ada tiga motor untuk saat ini diduga hasil curian. Bahkan ketiga motor itu sebelumnya sudah dilaporkan pemiliknya hilang lantaran dicuri,” katanya.

Indra menegaskan, prinsipnya kepolisian ingin memastikan sepeda motor yang ada di Rusunawa itu benar milik mereka. Ada waktu yang diberikan kepada mereka untuk menunjukkan surat-surat kendaraan yang disita, sambil pihaknya mengecek langsung keabsahan pemilik motor tersebut.

“Kami juga melakukan jemput bola, dimana motor yang terjaring akan kita cek secara detail kepemilikannya di Samsat, lalu menghubungi pemiliknya, guna memastikan status motor tersebut bukan hasil curian,” pungkasnya.



Aparat Keamanan Razia Kantor KNPB

Aparat Gabungan TNI-Polri melaksanakan razia di beberapa asrama Mahasiswa sekitar Jayapura yang telah diduga sebagai Kantor Komite Nasional Papua Barat. Razia itu dilakukan pada tanggal 19 Desember lalu sekitar pukul 10.00 WIT. Razia ini dilaksanakan berdasarkan laporan dari masyarakat sekitar Asrama Mahasiswa yang merasa terganggu atas perilaku aktivis KNPB selama ini.
baca : Demo KNPB rusak Damai Natal

Aparat keamanan dalam hal ini Kepolisian dan dibantu oleh TNI, Siang tadi pada pukul Hal itu dibenarkan oleh Kapolres Kota Jayapura, AKBP Tober Sirait yang didampingi langsung dengan Komandan Kodim 1701 Jayapura, Letnan Kolonel Inf. Mahbub.
Kapolres Kota Jayapura, AKBP Tober Sirait
“Tadi siang pukul 10.00 WIT kami bersama rekan TNI telah merazia beberapa asrama mahasiswa Papua yang ada di Jayapura. Razia tersebut kami lakukan karena sebelumnya kami mendapat informasi bahwa beberapa asrama tersebut telah dijadikan kantor KNPB,” Terang Tober.

Tober menjelaskan untuk razia kali ini kepolisian tidak sendiri, mereka dibantu oleh TNI dan beberapa mahasiswa. Terbukti dari razia yang dilakukan oleh aparat di beberapa asrama, aparat berhasil mengamankan beberapa barang bukti terkait KNPB, yakni ditemukan beberapa dokumen KNPB, 1 pucuk senjata angin, 1 buah waidboard, mesin printer, 4 laptop, 33 buah motor tanpa surat, 2 buah jubih, 2 anak panah, 4 paket ganja, 2 speaker besar, stavol, 3 butir munisi DM 4.3, 3 buah parang dan 1 kapak.
“Ya dari razia siang tadi kami menyita beberapa barang bukti tersebut. Yang menarik saat dilakukan razia, kami juga menemukan 4 paket ganja dan 3 munisi DM 4.3,” Ungkap Tober.

Tober melanjutkan, dari temuan razia tersebut, aparat kepolisian akan terus menyelidiki siapa-siapa pemilik barang bukti tersebut karena pada saat dilakukannya razia beberapa mahasiswa tidak berada di tempat dan kemungkinan ikut dalam aksi demo KNPB di Perumnas III, Waena.

Dari bukti-bukti yang ditemukan, selain meresahkan masyarakat sekitar dengan aksi demo dan palang jalannya, Aktivis KNPB juga diduga sebagai pengguna dan pengedar narkoba, penadah motor curian dan pelaku begal yang selama ini terjadi di sekitar Jalan Perumnas Waena.

baca : Terbukti, KNPB pelaku Curanmor dan penadah motor bodong di Jayapura
baca : Ternyata KNPB adalah pengedar Ganja di sekitar Asrama Mahasiswa Uncen

Diketahui untuk kali ini, aparat telah merazia beberapa asrama mahasiswa diantaranya Asrama Putra Rusunawa unit II Thom Wanggai, Asrama Putra unit I Otow Waspakrik, dan Asrama Rusunawa Waena.

Rabu, 21 Desember 2016


Usman G Wanimbo, Bupati Tolikara cabul !!!

Bupati Tolikara, Usman Genongga wanimbo, SE., M.Si
Pasangan bakal calon Bupati Tolikara Usman Genongga wanimbo, SE., M.Si dan Calon Wakil Bupati Tolikara Dinus wanimbo, SH yang di usung dari partai Gerindra 6 kursi, Partai Demokrat 3 kursi, Partai PKPI 3 kursi, dan PKB 4 kursi, serta PPP 2 kursi dengan total 18 kursi mendeklarasikan sebagai salah satu kandidat kuat pemilukada serentak 2017 mendatang. Tetapi di lain pihak, Bupati Tolikara dan calon Bupati Tolikara 2018-2023, Usman G. Wanimbo ternyata adalah orang yang cabul. Perilaku nya sangat tidak bisa dicontoh sebagai seorang pemimpin. Telah diunggah video yang menampilkan perbuatan mesumnya yang tidak memakai baju dan memainkan alat kemaluannya. Video yang berdurasi 7 menit 59 detik ini telah diunggah di youtube dan ditonton oleh seluruh masyarakat dunia.
cuplikan video cabul Usman G wanimbo

lihat video mesum Usman G Wanimbo yang tersebar di Youtube di bawah ini :
⬇⬇⬇⬇⬇⬇



jika tidak bisa diputar, klik di sini untuk melihat video mesum Usman G Wanimbo

link Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=iz2y9VCiM44&feature=youtu.be

Tidak ada tempat bagi ULMWP sebagai anggota penuh MSG

Dirjen Asia Pasifik dan Afrika, Kemlu RI, Duta Besar Desra (sebelah kiri memegang mic)
Indonesia mendorong Melanesian Spearhead Group (MSG) untuk menyusun norm-setting dan guidelines yang jelas bagi aplikasi keanggotaan baru yang menghormati prinsip kedaulatan, tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain, dan berdasarkan hukum internasional. “Dengan demikian maka upaya united liberation movement for west papua (ulmwp) untuk menjadi anggota penuh MSG akan tertutup selamanya”, demikian ditegaskan Dirjen Asia Pasifik dan Afrika, Kemlu RI, Duta Besar Desra Percaya, Ketua Delegasi RI pada Foreign Ministers Meeting (FMM) MSG, di Port Vila, Vanuatu, 21 Desember 2016.

Pertemuan Tingkat Menteri MSG yang didahului dengan pertemuan SOM bertujuan untuk membahas agenda program kerja, anggaran, dan berbagai aspek internal organisasi yang perlu direformasi, termasuk tata cara aplikasi dan penerimaan keanggotaan baru MSG.


Kehadiran Indonesia dalam pertemuan tersebut mewakili 11 juta penduduk Indonesia berlatar belakang budaya Melanesia, yang tersebar di lima propinsi Indonesia, yaitu Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Indonesia juga mendorong kerja sama regional MSG di bidang perubahan iklim, konektivitas, perdagangan, investasi, dan penegakkan hukum. Indonesia juga menyampaikan penawaran untuk menjadi tuan rumah Police Ministers’ Meeting yang ke-2 di Indonesia tahun 2017 yang akan datang. 

M.I. Derry Aman, Wakil Kepala Perwakilan RI di KBRI Canberra
“Kelompok separatis Papua ini, mewakili sebagian yang sangat kecil dari warga Papua di luar negeri, telah berkali-kali mengajukan keanggotaan penuh di MSG sejak tahun 2013, namun berhasil digagalkan atas upaya diplomasi RI”, demikian disampaikan M.I. Derry Aman, Wakil Kepala Perwakilan RI di KBRI Canberra selaku Ketua SOM RI.


MSG merupakan organisasi sub-kawasan di Pasifik Selatan yang beranggotakan negara-negara yang berlatar belakang budaya Melanesia yang terdiri dari Fiji, PNG, Solomon Islands dan Vanuatu. Sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pembentukan MSG tahun 2007, Organisasi ini bertujuan untuk mempromosikan dan memperkuat hubungan perdagangan antar anggota, pertukaran budaya Melanesia, tradisi dan nilai, persamaan kedaulatan, serta kerja sama teknik guna mencapai pertumbuhan ekonomi, pembangunan berkelanjutan, good governance, dan keamanan.

Indonesia diterima menjadi Associate Member pada tahun 2015, setelah sebelumnya menjadi Observer sejak tahun 2011. Selain untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI di forum MSG ini, Indonesia juga memiliki agenda untuk memperluas kerjasama pembangunan, ekonomi dan sosial budaya dengan kawasan Pasifik pada umumnya serta dengan negara-negara Pasifik yang berlatar belakang budaya Melanesia. 

(Sumber: Dit. KSI Aspasaf)





Sabtu, 17 Desember 2016


KTT MSG 20 DESEMBER 2016 GAGAL DISELENGGARAKAN

Ketua Sub-Komite Hukum & Kelembagaan Masalah (SCLII) MSG, Mr William Soaki

KTT Melanesia Spearhead Group (MSG) yang rencananya akan digelar pada tanggal 20 Desember 2016 mendatang di Port Villa Vanuatu akan dibatalkan. Hal ini terkait dengan akan diselenggarakan nya sidang kehormatan PBB yang akan digelar pada pertengahan bulan Desember 2016 ini di Markas Besar PBB New York Amerika Serikat.


Seperti yang diutarakan oleh Ketua Melanesian Spearhead Group (MSG) Sub-Komite Hukum & Kelembagaan Masalah (SCLII), Mr William Soaki pada website resmi MSG mengatakan “KTT MSG yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2016 di Vanuatu sepertinya akan batal karena saat itu bersamaan dengan digelarnya Sidang Kehormatan PBB”

Sementara itu, pihak-pihak organisasi ilegal seperti ULMWP dan KNPB yang ada di Indonesia tetap melancarkan tipu daya dan provokasinya terhadap masyarakat Papua agar mereka dapat memberikan dukungan berupa materi kepada organisasi tersebut.
baca : KNPB dan ULMWP kembali tipu masyarakat Papua

Strategi provokasi terhadap masyarakat Prov. Papua dan Papua Barat itu merupakan taktik dari Benny Wenda yang sudah menjadi tangan kanan Belanda dan beberapa negara yang ada di Pasifik seperti Vanuatu. Tidak nanggung-nanggung di belakang layarpun Benny Wenda mendapat dukungan dari beberapa pejabat di Australia agar Papua lepas dari Indonesia.
Victor Yeimo dan Benny Wenda
Benny Wenda dan Victor Yeimo mendapat dukungan dari negara tersebut karena mereka berani menawarkan pada pejabat negara yang mendukungnya akan memberikan 50 % kekayaan alam yang ada di Prov. Papua dan Papua Barat kepada mereka. Terlebih lagi pada Vanuatu yang memang jika dilihat dari segi geografis Vanuatu hanya negara kecil dalam pulau yang kecil di daerah Pasifik, oleh karena itu Benny dan Victor menawarkan imigrasi besar-besaran dari rakyat Vanuatu untuk tinggal di papua nantinya. Hal tersebut mereka lakukan demi mendapatkan suara dan dukungan apabila nantinya Papua lepas dari Indonesia maka Benny dan Victorlah yang akan menjadi pemimpin di Papua ini